DKI Pangkas Dana Banjir Rp 400 Miliar

DKI Pangkas Dana Banjir Rp 400 Miliar

hargajualgenset.club anggaran program penanganan banjir Ibu Kota tahun ini berkurang Rp 400 miliar. Penyebabnya, lelang sejumlah proyek gagal sehingga dananya dicoret dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 Perubahan. “Kalau lelangnya diulang, proyeknya tak bisa rampung sebelum akhir tahun ini,” kata dia, kemarin. Teguh menjelaskan, instansinya mendapat alokasi dana Rp 4,5 triliun ketika APBD 2018 disahkan pada akhir tahun lalu. Namun pelaksanaan lelang sejumlah proyek penanggulangan banjir gagal karena berbagai penyebab. Dinas Sumber Daya Air berencana memasukkan kembali proyek tersebut dalam Rancangan APBD 2019. Proyek yang gagal dilelang, Teguh mencontohkan, antara lain adalah pembangunan saluran air, saluran penghubung, dan semua kelengkapannya. Pagu anggarannya sekitar Rp 64,6 miliar. Jika lelang diulang menurut Teguh, waktu yang tersisa untuk menyelesaikan proyek hanya 2,5 bulan. Padahal, pengerjaan proyek serta pembayarannya harus rampung sebelum tutup buku anggaran pada 15 Desember mendatang. “Waktunya tidak memungkinkan,” kata dia.

Anggaran penanggulangan banjir juga dipangkas karena terganjal masalah pembebasan lahan. Dinas Sumber Daya Air sedianya akan membangun Waduk Pondok Ranggon I, II, dan III. Luas lahan untuk ketiga waduk itu sekitar 18,5 hektare. Dinas akhirnya menunda pembebasan lahan untuk waduk di sistem aliran sungai di wilayah timur Jakarta itu sampai tahun depan. “Pengecekan administrasi kepemilikan lahan belum selesai,” ujar Teguh. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mempertanyakan pengurangan dana penanganan banjir itu. Menurut dia, Dinas Sumber Daya Air seharusnya mengusulkan penambahan dana banjir pada pembahasan rancangan APBD 2018 Perubahan.

“Kenapa diturunkan dan dikembalikan? Kan masih banyak daerah yang banjir?” kata dia. Dari sepuluh mata anggaran terbesar yang dibatalkan tahun ini, menurut Prasetio, tiga proyek berasal dari Dinas Sumber Daya Air. Salah satunya adalah pembangunan prasarana kali atau sungai dan kelengkapannya di sistem aliran timur Jakarta. Dana total sekitar Rp 87,28 miliar. Ketimbang diendapkan sampai tahun depan, menurut Prasetio, dana sebaiknya dialokasikan sebagai dana darurat banjir tahun ini. Misalnya, dana bisa dipakai untuk membangun tanggul sementara, bila ada tanggul yang jebol diterjang banjir. Anggota Badan Anggaran DPRD Jakarta, Bestari Barus, juga menyayangkan usul pengurangan anggaran penanganan banjir itu. Menurut dia, gagalnya lelang proyek menunjukkan bahwa perencanaan di Dinas Sumber Daya Air tidak matang. “Kalau mau dikerjakan dalam satu tahun anggaran, seharusnya lelang dimulai Oktober tahun sebelumnya,” kata Ketua Fraksi Partai NasDem ini.